Tribunpandawa.id, Cimahi - Kepala DPKP Kota Cimahi, Ami, menegaskan pihaknya menghormati aspirasi yang disampaikan mahasiswa terkait dugaan adanya pungutan 10 persen di lingkungan dinas tersebut. Menurutnya, kritik dan pengawasan publik merupakan bagian penting dalam dinamika demokrasi yang harus disikapi secara terbuka dan positif.
Hal itu disampaikan Ami saat merespons adanya aksi penyampaian aspirasi mahasiswa yang menyoroti tata kelola pemerintahan di lingkungan DPKP Kota Cimahi.
Ia memastikan, seluruh proses administrasi maupun pelaksanaan program di instansinya berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.“Aspirasi mahasiswa tentu kami hormati sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan. Kami terbuka terhadap kritik, masukan, maupun pengawasan selama disampaikan secara objektif dan berdasarkan fakta,” ujar Ami.
Menurutnya, keterbukaan menjadi bagian dari komitmen DPKP dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pelayanan publik.
Karena itu, pihaknya membuka ruang komunikasi dan klarifikasi agar informasi yang berkembang di masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kami ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik dan tata kelola pemerintahan tetap berada pada koridor yang benar. Karena itu, kami terbuka terhadap pengawasan publik,” katanya.
Ami juga mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga situasi yang kondusif dengan mengedepankan dialog dan komunikasi yang sehat dalam menyampaikan aspirasi. Ia menilai, kritik yang disampaikan secara objektif akan menjadi masukan positif bagi peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan.
Sikap terbuka yang ditunjukkan DPKP Kota Cimahi mendapat apresiasi dari Ketua SMHI, Zulkifli. Ia menilai langkah DPKP yang merespons aspirasi mahasiswa dengan membuka ruang komunikasi mencerminkan sikap dewasa dan tidak anti kritik.
“Kami mengapresiasi sikap terbuka dari DPKP Kota Cimahi yang merespons aspirasi mahasiswa dengan baik. Ini menjadi contoh bahwa kritik dan pengawasan publik dapat dijawab melalui komunikasi yang sehat dan transparan,” ujar Zulkifli.
Ia menegaskan, mahasiswa memiliki peran penting sebagai kontrol sosial dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap bersih dan akuntabel. Namun demikian, ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah serta menyerahkan proses klarifikasi kepada mekanisme yang berlaku.
“Aspirasi yang disampaikan mahasiswa harus dipahami sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan agar tetap bersih dan akuntabel, bukan untuk menciptakan kegaduhan,” tegasnya.
Zulkifli berharap hubungan antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat dapat terus terjalin secara konstruktif melalui keterbukaan informasi, dialog, dan pengawasan yang objektif demi menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah daerah.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung pembangunan Kota Cimahi yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.***
