Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), tingkat kepatuhan wajib lapor berhasil mencapai 100 persen dan diselesaikan tepat waktu.
Kepala BKPSDM Kota Cimahi, Siti Fatonah, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan integritas serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pelaporan LHKPN merupakan salah satu wujud nyata komitmen kami dalam menegakkan integritas dan tata kelola yang baik,” ujarnya, Jumat (17/04/2026).
Ia menjelaskan, dari total 175 pegawai yang wajib melaporkan, seluruhnya telah memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak hanya tepat waktu, pelaporan juga dilakukan secara tertib dan sesuai prosedur.
Menurutnya, kepatuhan ini bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan bagian penting dalam membangun transparansi dan akuntabilitas publik. LHKPN menjadi instrumen strategis dalam mendorong keterbukaan kepada masyarakat sekaligus mencegah potensi praktik korupsi.
“Pelaporan ini penting untuk memastikan akuntabilitas kinerja aparatur, mendorong transparansi, serta menjaga kepatuhan terhadap regulasi,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa terdapat sanksi bagi pegawai yang tidak melaporkan atau lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut, sebagai bentuk penegakan disiplin dan integritas.
Dengan capaian 100 persen ini, Pemkot Cimahi berharap budaya transparansi dan integritas dapat terus terjaga serta menjadi contoh bagi instansi lain dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.***
