Tribunpandawa.id, Cimahi - Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 21 Februari jadi pengingat tragedi longsor sampah TPA Leuwigajah 2005 yang merenggut korban jiwa. Ini momen penting buat Kota Cimahi untuk lebih peduli pengelolaan sampah.Ngatiyana menegaskan, peristiwa tersebut harus menjadi pengingat kolektif bahwa persoalan sampah bukan hanya isu teknis, melainkan persoalan keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan.
“Kalau sampah tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa menjadi bencana. Tahun 2005 menjadi bukti nyata, ada korban jiwa, ada keluarga yang kehilangan. Ini pengalaman pahit yang tidak boleh terulang di Kota Cimahi,” ujarnya saat peringatan HPSN 2026.
Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menggelar rangkaian kegiatan kolaboratif di Kampung Adat Cireundeu, Sabtu (21/02).
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko, perwakilan instansi vertikal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Forkopimda, Kejaksaan Negeri Cimahi, MUI, DLH Provinsi, DLH se-Bandung Raya, akademisi, hingga perwakilan perusahaan.
Momentum ini menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan kesadaran kolektif tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, aman, dan berkelanjutan.
Ngatiyana mendorong perubahan paradigma masyarakat. Sampah, menurutnya, tak lagi boleh dipandang sebagai limbah yang dibuang, melainkan material yang harus dikelola hingga tuntas.
“Ke depan, kita dorong konsep zero to TPA. Artinya, sampah tidak lagi dibuang, tetapi diolah di wilayah masing-masing. Dipilah dari rumah, dikelola, dan diselesaikan di tingkat lokal. Inilah arah kebijakan yang sedang dibangun,” tegasnya.
Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular KLH/BPLH, Agus Rusly, menambahkan bahwa arah kebijakan nasional telah tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dengan target 100 persen sampah terkelola pada 2029.
Ia menyebut, kunci pencapaian target terletak pada pengelolaan sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga. Sekitar 50 persen sampah rumah tangga bersifat organik dan dapat diolah menjadi kompos, pupuk organik cair, biogas, hingga budidaya maggot.
“Kalau 50 persen sampah organik selesai di sumbernya, beban sistem kota akan turun drastis,” ujarnya.
Dari sekitar 250 ton sampah harian Kota Cimahi, jika setengahnya tertangani di tingkat rumah tangga, maka sekitar 120 ton sampah anorganik dapat dimaksimalkan melalui ekosistem yang sudah tersedia, seperti bank sampah, TPS 3R, dan TPST.
Sementara itu, Kepala DLH Kota Cimahi, Chanifah Listyarini, menjelaskan bahwa HPSN 2026 menjadi bagian dari implementasi Gerakan Nasional Indonesia Asri dengan tema “Kolaborasi untuk Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah”.
Berbagai program strategis diluncurkan, di antaranya peresmian TPST Utama, pengambilan sampel air sumur di Seke Cilimus yang sempat tertimbun sejak tragedi Leuwigajah, peluncuran animasi edukasi digital, hingga Buku Pedoman Kewilayahan Pengelolaan Sampah Terpadu Tuntas di Tempat sebagai panduan camat dan lurah.
Tak hanya itu, DLH juga menghadirkan kaleidoskop 20 tahun pengelolaan sampah Kota Cimahi, program sedekah sampah berbasis sekolah selama Ramadan, serta kolaborasi lintas sektor bersama tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas lokal.
Sebagai simbol transformasi, kawasan bekas tumpukan sampah di Cireundeu akan ditata menjadi hutan bambu dan monumen peringatan lingkungan mengubah ruang krisis menjadi ruang harapan.
Melalui HPSN 2026, Pemkot Cimahi menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan semata soal infrastruktur dan teknologi, melainkan tentang membangun kesadaran, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama demi mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan menuju Indonesia yang asri.***
