Tribunpandawa.id, Cimahi - Menjelang dibukanya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), isu pendidikan kembali mengemuka dan menyedot perhatian publik. Setiap tahun, proses ini kerap menyisakan persoalan yang nyaris sama, kebingungan orang tua, keterbatasan daya tampung sekolah negeri, hingga ketimpangan akses pendidikan antarwilayah.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi V dari Fraksi Partai NasDem, Mamat Rachmat, M.Si., mengingatkan bahwa sistem pendidikan tidak boleh diperlakukan layaknya arena lomba, melainkan harus menjadi jembatan keadilan bagi seluruh anak bangsa.
Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2026 di Cimahi Convention Center, Sabtu (31/01/2026).
Menurut Mamat Rachmat, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, bukan sekadar angka yang dipertarungkan dalam sistem seleksi.“Jangan sampai anak-anak kita gagal sekolah hanya karena persoalan teknis atau minimnya informasi. Negara harus hadir memastikan proses PPDB berjalan transparan, adil, dan berpihak pada masyarakat,” tegasnya saat diwawancarai.
Sebagai anggota Komisi V yang membidangi pendidikan, Mamat Rachmat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme PPDB.
Evaluasi tersebut mencakup kesiapan infrastruktur sekolah, pemerataan kualitas pendidikan, serta daya tampung yang seimbang dengan kebutuhan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi yang masif dan mudah dipahami, agar masyarakat tidak salah langkah dalam mengikuti proses pendaftaran PPDB.
Menurutnya, momentum PPDB tahun ini harus dijadikan cermin bersama untuk membenahi sistem pendidikan di Jawa Barat agar lebih inklusif dan berkeadilan.
“Pendidikan bukan sekadar masuk sekolah, tetapi bagaimana masa depan generasi muda dipersiapkan dengan baik,” pungkasnya.
(Mang Cu Bacuner's)
