Tribunpandawa.id, Cimahi - Sistem penerimaan kemitraan media di tingkat kecamatan di Kota Cimahi kembali menuai sorotan. Ketua DPD Kota Cimahi, Perkumpulan Jurnalis Peduli Masyarakat (PJPM) sekaligus Ketua Umum Nasional LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR), Marcky Polii, S.E., mempertanyakan transparansi dan keadilan mekanisme tersebut yang dinilai berpotensi diskriminatif.
Marcky, yang dikenal di kalangan pengurus dengan julukan “Si Raja Data”, menyoroti alasan “kuota sudah penuh karena efisiensi anggaran” yang kerap disampaikan pihak kecamatan saat menolak pengajuan kemitraan media.
Menurutnya, alasan tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa disertai penjelasan terbuka dan dasar kebijakan yang jelas.
“Seharusnya humas kecamatan berkoordinasi dengan Diskominfo Kota Cimahi. Biar terang, siapa saja media dan wartawan yang berhak diterima harus jelas kriterianya,” tegas Marcky.
Ia menekankan, wartawan dan perusahaan media yang berdomisili di Kota Cimahi atau memiliki KTP Kota Cimahi semestinya menjadi prioritas utama dalam kemitraan informasi publik di tingkat kecamatan.Lebih lanjut, Marcky menilai tidak adil apabila media lokal Cimahi justru tersisih, sementara alasan penolakan tidak disertai keterbukaan data.
“Kalau memang tidak diterima, silakan buka data. Media apa saja yang sudah diterima, wartawannya siapa, dan dari mana asal domisilinya. Transparansi itu kunci,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Marcky saat ditemui usai Rapat Harian Pokja PJPM di Sekretariat PJPM yang beralamat di Jalan Ciawitali RT 06 RW 09, Kelurahan Citerep, Kota Cimahi, Kamis 15/1/2026.
Ia berharap, Pemerintah Kota Cimahi menanggapi permasalah ini dan dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kemitraan media di tingkat kecamatan agar sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik, keadilan, serta pemberdayaan jurnalis lokal.
“Kemitraan media bukan sekadar soal anggaran, tapi soal keadilan informasi dan penghormatan terhadap kerja jurnalistik,” pungkasnya.
(Mang Cu Bacuner's)
