BSM0Gpd8GpW9Gfd7TSz6BUWpBY==
Breaking
News

Keamanan Pangan Jadi Garis Merah MBG Cimahi

Keamanan Pangan Jadi Garis Merah MBG Cimahi
Ukuran huruf
Print 0

 
Tribunpandawa.id, Cimahi -  Di balik ambisi besar Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Kota Cimahi menarik satu garis tegas yang tak bisa ditawar, keamanan pangan. 

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, menegaskan bahwa gizi tinggi tanpa jaminan keamanan justru berpotensi berubah menjadi ancaman kesehatan, terutama bagi balita dan anak sekolah.

Menurut Adhitia, setiap bahan pangan yang masuk ke dapur MBG wajib melewati pengawasan berlapis. Tidak ada ruang kompromi, sekecil apa pun, dalam urusan mutu dan keselamatan konsumsi.

“Pemenuhan gizi harus sejalan dengan keamanan. Dispangtan Kota Cimahi memastikan seluruh bahan pangan MBG lulus uji mutu. Kita tidak boleh salah langkah,” ujar Adhitia, Kamis (15/1/2026).

Program MBG di Cimahi mengandalkan pangan segar asal tumbuhan mulai dari sayuran, buah-buahan, hingga umbi-umbianyang dikenal kaya vitamin, mineral, dan serat. 

Namun Adhitia mengingatkan, kandungan gizi yang baik bisa kehilangan makna bahkan berubah menjadi risiko jika proses pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan dilakukan secara keliru.

Ia mencontohkan, banyak kasus keracunan makanan justru bermula dari kelalaian teknis yang kerap dianggap sepele.

“Masalahnya sering bukan pada bahan, tapi pada cara memilih, mengolah, dan menyimpannya,” ungkapnya.

Untuk menutup celah risiko tersebut, Pemkot Cimahi secara rutin menggelar Penyuluhan dan Sertifikasi Aparatur Terampil (PSAT).

Program ini difokuskan pada peningkatan kompetensi Satuan Pelaksana Penyedia Pangan (SPPG), sebagai ujung tombak pelaksanaan MBG di lapangan.

Para petugas, kata Adhitia, tidak hanya dibekali pengetahuan gizi, tetapi juga standar teknis keamanan pangan mulai dari seleksi bahan baku, sanitasi, hingga tata kelola penyimpanan yang higienis dan aman.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program pembagian makanan, melainkan tanggung jawab kolektif yang membutuhkan pengawasan lintas sektor.

“MBG adalah hajat bersama. Pengawasannya melibatkan Kejaksaan, Kepolisian, Kodim, dan seluruh unsur terkait,” tegasnya.

Dengan sistem pengawasan terpadu tersebut, Pemkot Cimahi menargetkan pelaksanaan MBG berjalan optimal tanpa menimbulkan efek samping yang merugikan kesehatan anak-anak.

“Tujuan kita jelas: tidak boleh ada satu pun kasus keracunan makanan akibat MBG di Kota Cimahi,” pungkas Adhitia.***


Keamanan Pangan Jadi Garis Merah MBG Cimahi
Periksa Juga
Next Post
Tautan berhasil disalin