TribunPandawa.id, Cimahi – Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Ike Hikmawati dari Fraksi PKS, menegaskan perlunya memperkuat peran pengawasan legislatif di tengah meningkatnya dinamika dan tantangan pelayanan publik. Ia menilai bahwa pengawasan bukan sekadar proses administratif, melainkan tanggung jawab moral untuk memastikan perangkat daerah memberikan layanan yang profesional, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh warga.
Menurut Ike, dalam beberapa waktu terakhir masyarakat Cimahi menghadapi sejumlah persoalan mendasar, terutama di sektor kesehatan yang menuntut perhatian cepat serta kebijakan yang berpihak.
Pemerintah kota memang terus melakukan perbaikan layanan, namun tantangan di lapangan masih cukup besar dan membutuhkan pengawasan lebih intens.
Tantangan Sektor Kesehatan: Akses Meningkat, Kualitas Harus Menyusul.
Ike menjelaskan bahwa peningkatan akses layanan kesehatan terus dilakukan oleh pemerintah kota, termasuk menghadirkan layanan persalinan 24 jam, klinik sore, serta layanan kesehatan dasar di sejumlah puskesmas. Namun, menurutnya, perluasan layanan belum sejalan sepenuhnya dengan kualitas yang diharapkan warga.
Ia mengingatkan bahwa berbagai keluhan masyarakat, termasuk persoalan pelayanan di fasilitas kesehatan, menunjukkan masih adanya kesenjangan standar layanan yang harus segera dibenahi.
“Layanan yang mudah diakses tidak cukup. Harus dipastikan aman, layak, manusiawi, dan bermartabat,” tegasnya.
Ketimpangan Pendidikan dan Kebudayaan: PR Besar Cimahi.
Di sektor pendidikan dan kebudayaan, Komisi IV turut menyampaikan keprihatinan mendalam. Ike menilai bahwa ketidakmerataan sarana-prasarana sekolah masih menjadi isu krusial yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan anak-anak Cimahi.
Selain itu, terdapat ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah serta tantangan dalam memperkuat karakter generasi muda, terutama saat Cimahi tengah membutuhkan SDM yang berdaya saing tinggi untuk menghadapi perkembangan zaman.
“Pendidikan adalah fondasi. Ketika sarana tidak merata dan kualitas pendidik tidak seimbang, maka daya saing generasi kita ikut terdampak,” ujarnya.
Komisi IV Siap Perketat Pengawasan.
Ike menegaskan bahwa Komisi IV akan meningkatkan intensitas pengawasan untuk memastikan perangkat daerah—baik dinas kesehatan, dinas pendidikan, maupun lembaga kebudayaan—bekerja sesuai mandat dan kebutuhan masyarakat.
Pengawasan yang kuat, menurutnya, bukan sekadar kewajiban kedewanan, tetapi komitmen moral untuk menjamin warga Kota Cimahi mendapatkan layanan publik yang lebih baik, adil, dan berkualitas.
Dengan sejumlah catatan penting tersebut, Komisi IV DPRD Kota Cimahi menegaskan akan terus mengawal perbaikan pelayanan publik demi meningkatkan kualitas hidup dan kemajuan sumber daya manusia di Kota Cimahi. (Mang Cu Bacuner's)
