Tribunpandawa.id, Cimahi - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi, Intan Sirait, menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 di Aula AWC Cimahi. Acara ini mengusung tema "Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Rakyat" dan menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen kejaksaan dalam memerangi praktik koruptif di wilayah Cimahi. Ini menunjukkan upaya serius pemerintah dalam memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi.
Dalam sambutannya, Intan Sirait menyoroti enam sektor strategis yang mendapat perhatian khusus dari Kejaksaan RI karena berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat luas. Enam sektor tersebut meliputi ketahanan pangan, swasembada energi, swasembada air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
“Enam sektor ini sangat bersentuhan dengan kepentingan rakyat. Pimpinan kami telah memberikan atensi khusus agar setiap rupiah uang negara dapat kembali kepada masyarakat,” tegas Intan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Kejaksaan dan Pemerintah Kota Cimahi untuk memastikan tata kelola keuangan negara berjalan bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Penggeledahan Kasus Dugaan Pemotongan Dana KIP.
Usai acara, Intan Sirait angkat bicara mengenai perkembangan penyidikan kasus dugaan pemotongan dana biaya pendidikan dalam Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) terkait mahasiswa STIKes Budi Luhur. Ia menjelaskan bahwa proses penggeledahan berlangsung hingga malam hari dan saat ini penyidik sedang menghitung kerugian keuangan negara.
“Penggeledahan sampai malam, teman-teman penyidik sedang bekerja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa menetapkan tersangka. Ini masih berproses, sembari penggeledahan kami juga melakukan penghitungan kerugian negara,” jelasnya.
Mengenai jumlah calon tersangka, Intan menegaskan bahwa pihaknya belum dapat memastikan karena penyidikan masih berjalan.
“Belum jelas berapa orang, kami masih dalam proses penyidikan. Mohon sabar,” ujarnya sembari menutup sesi wawancara.
Acara HAKORDIA 2025 di Cimahi pun menjadi ruang refleksi kolektif bahwa pemberantasan korupsi harus ditegakkan dari segala sektor demi memastikan kemakmuran benar-benar dirasakan oleh rakyat.
(Mang Cu Bacuner's)
