Tribunpandawa.id, Cimahi - Selasa, 30 Desember 2025, menjadi hari yang sangat dinantikan di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Kekosongan sejumlah jabatan strategis yang telah berlangsung cukup lama akhirnya terisi melalui pengangkatan dan pelantikan pejabat struktural dan fungsional tahun 2025.Bertempat di Aula Gedung A Pemerintah Kota Cimahi, Wali Kota Cimahi Ngatiyana secara langsung memimpin pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, serta Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri.
Momentum ini menjadi penanda babak baru penguatan birokrasi dan pelayanan publik di Kota Cimahi.
Tujuh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik antara lain:
* Amy Pringgo Mardhani, S.T., M.T. sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman* Sugeng Budiono, S.Sos., M.T. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
* Mokhammad Syamsul Maarif, AP., M.A.P. Kepala Satpol PP dan Damkar
* Siti Fatonah, S.Sos., M.Si. Kepala BKPSDM
* dr. Jeffry Iman Gurnadi, Sp.OG., M.Kes. Direktur RSUD Cibabat
* Dyah Ajuni Lukitosari, S.T., M.T., M.Sc. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
* Adet Chandra Purnama, S.T., M.M. Kepala Bappeda Riset dan Inovasi Daerah
Pelantikan ini merupakan bagian dari manajemen Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan secara sistematis, transparan, dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Selain mengisi kekosongan jabatan, pelantikan juga menyesuaikan dinamika organisasi serta perubahan nomenklatur dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Dalam sambutannya, Wali Kota Cimahi menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni administratif.
“Ini adalah bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan orientasi pada hasil,” ujar Ngatiyana.
Ia menekankan agar para pejabat tinggi mampu menjadi motor penggerak organisasi dengan kepemimpinan visioner, sementara pejabat administrator dan pengawas diharapkan memperkuat efektivitas birokrasi sebagai penghubung kebijakan dan pelaksanaan teknis di lapangan.
Secara khusus, kepada para kepala sekolah, Ngatiyana menegaskan peran strategis pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusia. Kepala sekolah diharapkan tidak hanya menjadi administrator, tetapi juga pemimpin pembelajaran yang mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, berkarakter, dan berprestasi.
Pada kesempatan tersebut, 57 pejabat resmi dilantik, terdiri dari tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sembilan Pejabat Administrator, lima Pejabat Pengawas, serta 36 Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri. Seluruhnya telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara dan instansi terkait.
Seleksi terbuka pejabat tinggi dilaksanakan sejak 30 Oktober hingga 26 November 2025 dengan melibatkan BKN, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Universitas Jenderal Ahmad Yani, dan Universitas Pasundan.
Sementara pengangkatan kepala sekolah dilakukan secara transparan melalui sistem digital seperti SIM KSPSTK dan Platform Merdeka Mengajar, sesuai Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025.
Pemkot Cimahi juga menetapkan perubahan nomenklatur perangkat daerah, di antaranya Dinas Arsip Daerah menjadi Dinas Arsip dan Perpustakaan, serta Bappelitbangda menjadi Bappeda Riset dan Inovasi Daerah, sekaligus membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai wujud komitmen perlindungan kelompok rentan.
Dengan pelantikan ini, Pemkot Cimahi menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sejalan dengan tantangan pelayanan publik yang kian kompleks ke depan.
(Mang Cu Bacuner's)
