Tribunpandawa.id, CIMAHI - Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golkar Kota Cimahi yang digelar pada Senin, 21 September 2026, menjadi babak baru dalam perjalanan politik Wali Kota Cimahi, Ngatiyana. Dalam forum tersebut, Ngatiyana terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi.
Menerima amanah tersebut, Ngatiyana menegaskan bahwa kepemimpinan di tubuh Partai Golkar bukan sekadar persoalan jabatan, melainkan tanggung jawab untuk memperkuat konsolidasi organisasi, membangun sinergi, serta memperluas pengabdian bagi masyarakat Kota Cimahi.Dengan latar belakang sebagai prajurit, Ngatiyana membawa nilai-nilai disiplin, loyalitas, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan sebagai prinsip dalam menjalankan amanah barunya.
“Saya dibesarkan sebagai prajurit. Dalam kehidupan prajurit, loyalitas dan disiplin adalah nilai yang sangat penting. Ketika mendapatkan sebuah amanah, yang utama bagi saya adalah melaksanakan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tetap berada dalam koridor aturan serta kepentingan bangsa dan negara.”
Loyalitas Organisasi dan Tanggung Jawab Pemerintahan.
Ngatiyana memandang rekomendasi serta keputusan organisasi sebagai bagian dari mekanisme Partai Golkar yang harus dihormati dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Namun, ia menekankan bahwa loyalitas politik dan loyalitas dalam pemerintahan perlu ditempatkan secara proporsional, dengan tetap berpedoman pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta kepentingan masyarakat.
Sebagai kepala daerah, ia juga menyoroti pentingnya membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, hubungan yang konstruktif dengan pemerintah tingkat atas dibutuhkan untuk mendukung pembangunan Kota Cimahi, tanpa menghilangkan kewenangan serta prinsip otonomi daerah.
“Cimahi adalah bagian dari Indonesia. Pemerintahan daerah harus berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional, tetapi tetap mampu menerjemahkannya sesuai kebutuhan dan karakter masyarakat Cimahi. Ada kebijakan nasional yang harus kita ikuti, tetapi implementasinya harus memiliki kearifan lokal.”
Penguatan Fiskal dan Sinergi Pusat-Daerah.
Dalam menjalankan pembangunan, Ngatiyana turut menyoroti pentingnya kapasitas fiskal daerah dan komunikasi antarpemerintahan.
Berdasarkan uraian dalam dokumen yang disampaikan, struktur pendapatan Kota Cimahi mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya penguatan koordinasi serta advokasi program kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Ngatiyana menyampaikan bahwa peningkatan PAD harus terus dilakukan secara sehat, bersamaan dengan upaya membangun kerja sama pemerintahan yang produktif.
“Kita harus realistis. Kota Cimahi membutuhkan sumber daya yang cukup untuk membangun. Karena itu, kemampuan pemerintah kota dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat harus diperkuat. Tetapi pada saat yang sama, PAD juga harus terus kita tingkatkan secara sehat, tanpa membebani masyarakat.”
Sinergi tersebut diharapkan dapat membuka peluang pemanfaatan program pembangunan, skema pembiayaan, dan dukungan pemerintah di tingkat provinsi maupun pusat untuk kepentingan warga Cimahi.
Wali Kota untuk Seluruh Masyarakat Cimahi.
Di tengah amanah barunya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi, Ngatiyana menegaskan perbedaan ruang tanggung jawab antara jabatan partai dan kedudukannya sebagai wali kota.
Ia menyatakan bahwa kepemimpinannya dalam pemerintahan ditujukan bagi seluruh masyarakat, tanpa membatasi pelayanan berdasarkan latar belakang atau pilihan politik.
“Sebagai wali kota, saya adalah wali kota bagi seluruh masyarakat Cimahi. Saya juga harus menjadi mitra bagi seluruh partai politik yang ada di Kota Cimahi. Tidak ada masyarakat Cimahi yang boleh merasa bukan bagian dari pemerintahan ini.”
Baginya, perbedaan pilihan politik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Setelah proses politik berlangsung, seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk menjaga Kota Cimahi tetap aman, kondusif, dan produktif.
Ia juga mengajak DPRD, partai politik, dunia usaha, komunitas, tokoh masyarakat, serta seluruh warga untuk bersama-sama mendukung pembangunan daerah.
Janji Politik Harus Diwujudkan dalam Pengabdian
Ngatiyana menegaskan bahwa amanah pemerintahan harus disertai komitmen untuk mewujudkan janji politik melalui pekerjaan yang nyata.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan atau besarnya anggaran, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pelayanan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.
Sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi masyarakat, lingkungan, dan ketenteraman menjadi bagian dari tanggung jawab yang perlu dijalankan secara konsisten.
“Saya tidak ingin janji politik berhenti sebagai kata-kata pada masa kampanye. Janji politik harus menjadi komitmen moral untuk bekerja. Karena itu, selama saya diberikan amanah memimpin Kota Cimahi, orientasi saya tetap kepada pelayanan dan kepentingan masyarakat.”
Ajak Kader Golkar Hadir di Tengah Masyarakat.
Sebagai pemimpin baru DPD Partai Golkar Kota Cimahi, Ngatiyana mengajak seluruh kader dan jajaran pengurus menjadikan Musda sebagai awal penguatan organisasi.
Ia mendorong para kader untuk tidak hanya aktif ketika menghadapi momentum politik, tetapi juga hadir secara berkelanjutan di tengah masyarakat, mendengarkan keluhan warga, memahami kebutuhan mereka, dan berupaya menghadirkan solusi.
“Saya mengajak seluruh kader Golkar Cimahi untuk turun ke masyarakat. Dengarkan keluhan mereka, pahami kebutuhannya, dan hadir dengan solusi. Jangan hanya meminta masyarakat mengenal Golkar; justru Golkar harus membuat masyarakat merasakan manfaat kehadiran kader-kadernya.”
Ngatiyana menilai kekuatan partai tidak hanya bergantung pada struktur organisasi, tetapi juga pada kualitas kader dan kedekatan mereka dengan masyarakat.
Karena itu, ia menginginkan Partai Golkar Cimahi berkembang sebagai organisasi politik yang terbuka, modern, dan mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan hubungan sosial dengan masyarakat.
Dua Amanah, Satu Semangat Pengabdian.
Menutup pesannya, Ngatiyana mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan kondusivitas Kota Cimahi. Ia ingin kota tersebut tetap menjadi ruang bersama bagi seluruh agama, kelompok masyarakat, partai politik, generasi, dan warga.
Amanah sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi akan dijalankan berdampingan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. Meskipun memiliki ruang tugas yang berbeda, keduanya menurut Ngatiyana harus tetap berpijak pada nilai pengabdian kepada masyarakat dan kepentingan bangsa.
“Saya adalah prajurit yang mendapat amanah baru. Prinsip saya tetap sama: loyal kepada negara, patuh kepada konstitusi dan aturan, bekerja dengan disiplin, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.”
Dengan terpilihnya Ngatiyana secara aklamasi dalam Musda VI Partai Golkar Kota Cimahi, kepemimpinan organisasi tersebut memasuki fase baru. Pesan yang disampaikannya menitikberatkan pada konsolidasi, sinergi pemerintahan, kedekatan dengan masyarakat, serta komitmen untuk menjaga Cimahi sebagai rumah bersama.***
