CIMAHI, TRIBUNPANDAWA.ID – Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu berprasangka buruk atau salah persepsi mengenai mekanisme penggantian lahan TNI yang terdampak pembangunan Underpass Gatot Subroto.Penegasan itu disampaikan Ngatiyana dalam sambutannya pada kegiatan simbolis penanaman pohon pengganti terdampak pembangunan Underpass Gatot Subroto, yang digelar Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi, Selasa (15/9/2026), di pelataran Masjid Abri, Kota Cimahi.
Di hadapan para tamu undangan dan elemen masyarakat, Ngatiyana meminta agar persoalan penggantian lahan TNI dipahami secara utuh.
Ia menekankan, Pemerintah Kota Cimahi tidak menyerahkan kompensasi dalam bentuk uang tunai kepada TNI, melainkan melalui mekanisme pembangunan sesuai nilai lahan yang terdampak.
“Jangan sampai masyarakat mempunyai pemikiran yang tidak-tidak, bahwa penggantian tanah TNI itu memberikan uang kepada TNI. Pemerintah Kota Cimahi memberikan kompensasi bukan berupa uang, tetapi bentuknya pembangunan,” tegas Ngatiyana dalam sambutannya.
Mekanisme Penggantian Lahan Mengacu Penilaian KPKNL.
Ngatiyana menjelaskan, pembangunan Underpass Gatot Subroto membawa konsekuensi terhadap sejumlah lahan, termasuk lahan milik TNI. Namun, proses penggantian tersebut telah ditempuh melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.
Menurutnya, nilai penggantian lahan tidak ditentukan sepihak oleh Pemerintah Kota Cimahi. Penilaian dilakukan berdasarkan ketentuan dan keputusan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
“Jadi jangan salah persepsi, wah penggantian tanahnya sekian miliar. Itu bentuknya berapa tanah yang terdampak dan berapa sesuai harga keputusan KPKNL,” ujarnya.
Ia menambahkan, skema yang diterapkan berupa hibah keluar dan hibah masuk. Lahan yang terdampak pembangunan diganti melalui pembangunan kembali sesuai nilai yang telah ditetapkan, bukan dengan menyerahkan uang cash kepada pihak TNI.
“Lahan yang terkena, berapa harganya, nanti dibangunkan sesuai harga itu. Jadi TNI tidak menerima uang,” jelasnya.
Ngatiyana berharap penjelasan tersebut dapat meluruskan informasi di tengah masyarakat, sekaligus mencegah munculnya dugaan maupun kesalahpahaman terkait proses pembangunan infrastruktur di Kota Cimahi.
Penanaman Pohon Jadi Bukti Kepedulian Lingkungan.
Selain membahas mekanisme penggantian lahan, Ngatiyana juga menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan pembangunan Underpass Gatot Subroto.
Ia menyebut, pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak terhadap kondisi lalu lintas, tetapi juga terhadap lingkungan, termasuk pohon-pohon yang berada di area terdampak.
Menurutnya, kegiatan penanaman pohon pengganti merupakan bukti kepedulian pemerintah terhadap keberlangsungan penghijauan di Kota Cimahi.
“Penanaman pohon hari ini adalah bukti bahwa kita peduli. Berapa pohon yang kena dampak dan berapa yang harus kita tanam,” ungkapnya.
Ngatiyana menegaskan, penanaman pohon pengganti tidak harus dilakukan di lokasi yang sama. Pemerintah dapat mengalihkan penanaman ke sejumlah kawasan terbuka hijau, seperti Ekowisata maupun Taman Kehati.
“Penanaman juga tidak harus di tempat ini. Kita alihkan, termasuk yang ada di Ekowisata ataupun di Taman Kehati, sehingga ruang terbuka hijau kita tetap terjaga,” katanya.
Ia berharap program penghijauan terus dilanjutkan di berbagai wilayah, sehingga dampak pembangunan terhadap lingkungan dapat diimbangi dengan penanaman pohon di lokasi-lokasi lain.
Pohon di Area Masjid Abri Ikut Terdampak.
Dalam kesempatan tersebut, Ngatiyana juga menyampaikan permohonan maaf kepada pengurus Masjid Abri karena terdapat pohon-pohon di sekitar masjid yang turut terdampak pembangunan.
Ia berharap pohon-pohon yang terdampak dapat digantikan melalui penanaman baru di lokasi lain.
“Mohon maaf, pohon-pohonnya kena juga. Mudah-mudahan nanti bisa tergantikan dengan penanaman yang lain,” tuturnya.
Minta Semua Pihak Kawal.
( Mang Cu Bacuner's )
