Tribunpandawa.id, Bandung Barat – Polemik keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Bahtera Adiksi Indonesia di RT 01 RW 03, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, terus memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat sekitar. Salah satunya datang dari Ketua RW 03, Rukmaya, yang mengaku minim mendapatkan informasi sejak awal berdirinya yayasan rehabilitasi tersebut.
Saat ditemui awak media, Selasa (14/7/2026), Rukmaya menjelaskan bahwa pihak yayasan memang sempat datang ke rumahnya bersama Ketua RT untuk menyampaikan rencana pendirian rumah rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.
Namun, menurutnya, komunikasi itu hanya sebatas pemberitahuan awal dan tidak diikuti dengan koordinasi lanjutan."Yang disampaikan waktu itu hanya bahwa akan dibangun rumah rehabilitasi narkoba untuk membantu proses pengobatan.
"Setelah itu mereka mengatakan semua sudah beres. Saya mengira seluruh proses perizinan dan koordinasi dengan masyarakat memang sudah selesai," ujarnya.
Ia mengungkapkan, sejak yayasan mulai beroperasi sekitar enam hingga tujuh bulan lalu, dirinya tidak lagi mendapatkan informasi ataupun undangan dalam kegiatan yang digelar pihak yayasan, termasuk saat peresmian.
"Peresmian juga saya tidak diundang. Setahu saya hanya ada anak-anak yatim yang hadir. Masyarakat sekitar juga banyak yang tidak mengetahui adanya acara tersebut," katanya.
Rukmaya juga mengaku tidak mengetahui secara pasti proses administrasi yang berkaitan dengan persetujuan lingkungan. Menurutnya, tidak pernah ada tembusan dokumen ataupun laporan resmi yang diberikan kepada pihak RT.
"Kalau soal izin dan tanda tangan RW saya tidak tahu. Yang saya tahu tidak ada tembusan administrasi kepada RT. Biasanya kalau ada kegiatan seperti ini ada koordinasi dengan warga sekitar, tetapi kali ini saya tidak menerima dokumen apa pun," tuturnya.
Selain persoalan komunikasi, ia juga menyampaikan bahwa Ketua RW sempat menerima laporan dari warga mengenai dugaan penghuni rehabilitasi yang mencoba keluar dari area yayasan.
Informasi tersebut, kata dia, kemudian diteruskan kepada pihak yayasan agar segera ditindaklanjuti.
"Saya hanya menyampaikan laporan warga kepada pihak yayasan supaya diselesaikan secara internal.
"Harapannya komunikasi dengan masyarakat juga diperbaiki agar tidak menimbulkan kesalahpahaman," ucapnya.
Rukmaya menegaskan dirinya tidak menolak keberadaan lembaga rehabilitasi.
Namun, menurutnya, keberadaan fasilitas sosial yang berdampingan langsung dengan permukiman warga seharusnya dibangun melalui komunikasi yang terbuka, melibatkan RT, RW, pemerintah desa, serta masyarakat sejak awal.
"Kalau komunikasi berjalan baik dan masyarakat dilibatkan, tentu semuanya akan lebih kondusif. Yang dibutuhkan warga bukan hanya penjelasan di awal, tetapi keterbukaan selama lembaga itu beroperasi," pungkasnya.
( Mang Cu )
