Tribunpandawa.id, CIMAHI - Rencana Pemerintah Kota Cimahi mengganti nama RSUD Cibabat menjadi RSUD Wijaya Mulya kembali menuai sorotan. Kali ini, Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Cimahi secara tegas meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang sebelum diberlakukan secara resmi.Menurut Fraksi Partai Golkar, rumah sakit yang telah melayani masyarakat selama kurang lebih 83 tahun itu memiliki nilai sejarah yang kuat dan sudah melekat di hati warga.
Karena itu, perubahan nama dinilai tidak bisa dilakukan secara terburu-buru tanpa melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD dan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Cimahi usai menerima kunjungan Bawaslu Kota Cimahi di Kantor DPD Partai Golkar Kota Cimahi, Jalan Kamarung, Rabu (22/7/2026).
Ia mengungkapkan, Fraksi Golkar menerima berbagai masukan dari masyarakat yang mempertanyakan alasan di balik pergantian nama rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
"Pergantian nama itu tidak ada konfirmasi terlebih dahulu kepada dewan. Kami meminta agar rencana tersebut dikaji ulang karena nama Wijaya Mulya masih kurang familiar di telinga masyarakat Kota Cimahi," ujarnya.
Menurutnya, apabila pemerintah memang ingin melakukan perubahan nama, sebaiknya menggunakan nama tokoh pendiri atau sosok dokter yang memiliki jasa besar dalam perkembangan pelayanan kesehatan di Kota Cimahi.
Dengan demikian, perubahan nama akan memiliki nilai historis yang lebih kuat dan lebih mudah diterima masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Fraksi Partai Golkar akan mendorong Komisi IV DPRD Kota Cimahi untuk memanggil Dinas Kesehatan Kota Cimahi dalam rapat dengar pendapat guna meminta penjelasan mengenai dasar, kajian, serta pertimbangan perubahan nama RSUD Cibabat menjadi RSUD Wijaya Mulya.
"Kami akan memanggil Dinas Kesehatan melalui Komisi IV DPRD Kota Cimahi untuk meminta penjelasan secara langsung mengenai dasar dan pertimbangan perubahan nama rumah sakit ini," katanya.
Fraksi Partai Golkar berharap polemik yang berkembang di tengah masyarakat dapat segera diselesaikan melalui dialog terbuka antara pemerintah daerah dan DPRD sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan aspirasi publik.
"Supaya rebranding ini tidak menjadi polemik di masyarakat, secepatnya Fraksi Partai Golkar akan membahas persoalan ini di DPRD Kota Cimahi," pungkasnya.
"Apabila diinginkan, saya juga bisa membuat versi berita yang lebih tajam dengan gaya jurnalistik investigatif namun tetap berimbang.***
