Tribunpandawa.id, CIMAHI – Memasuki usia ke-25 tahun, Kota Cimahi menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan di tengah tekanan fiskal yang semakin berat.Berbagai persoalan strategis seperti banjir, pengangguran, kemiskinan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan sesuai arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Di sisi lain, Pemerintah Kota Cimahi kini dituntut mampu membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukan menjadi alasan untuk menghentikan laju pembangunan. Keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, dan upaya menciptakan kemandirian ekonomi menjadi tantangan yang harus dijawab secara nyata.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi, Hendra Gunawan, mengakui bahwa kondisi fiskal saat ini menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah.
Menurutnya, Pemerintah Kota Cimahi bersama DPRD telah menetapkan tiga sektor utama sebagai prioritas pembangunan, yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
"Prioritas utama yang dilakukan oleh Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota bersama DPRD Kota Cimahi adalah menitikberatkan pembangunan pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," ujar Hendra usai kegiatan Refleksi 25 Tahun Kota Cimahi di Hotel Tjimahi, Jalan Jenderal H. Amir Machmud, Cimahi Tengah, Rabu (17/6/2026).
Hendra menjelaskan, tekanan terhadap keuangan daerah semakin terasa dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai sekitar Rp238 miliar.
Selain itu, pemerintah daerah juga harus menanggung konsekuensi dari kebijakan pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang berdampak pada bertambahnya beban belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Ke depan kita juga masih harus melihat dampak dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terutama terkait pengaturan anggaran pegawai dan kemampuan fiskal daerah," katanya.
Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD Kota Cimahi masih terus melakukan kajian dan penyesuaian terhadap berbagai program pembangunan agar tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.
Meski berada dalam kondisi fiskal yang tidak mudah, Pemerintah Kota Cimahi tetap berkomitmen mempertahankan fokus pembangunan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Selain persoalan anggaran, Hendra juga menyoroti pentingnya memperkuat kemandirian Kota Cimahi sebagai daerah otonom.
Berbeda dengan sejumlah daerah lain yang memiliki sumber daya alam melimpah, Cimahi harus mengandalkan potensi sumber daya manusia sebagai kekuatan utama pembangunan.
"Kota Cimahi memang tidak memiliki sumber daya alam yang besar, tetapi memiliki sumber daya manusia yang potensial. Ke depan juga akan berkembang sumber daya buatan yang bisa menjadi kekuatan ekonomi daerah," ujarnya.
Sebagai kota jasa, Cimahi dinilai harus mampu mengembangkan ekonomi berbasis kreativitas, inovasi, teknologi, dan kewirausahaan masyarakat.
Pemerintah daerah pun didorong untuk menerapkan pola pikir entrepreneurship dalam mengelola pemerintahan guna menciptakan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.
Menurut Hendra, semangat kemandirian tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat.
Budaya gotong royong yang sempat mengalami penurunan akibat perubahan sosial perlu kembali dihidupkan sebagai modal pembangunan bersama.
"Kemandirian daerah harus dibangun dengan partisipasi masyarakat. Semangat swadaya dan gotong royong perlu terus ditumbuhkan kembali agar pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah semata," tuturnya.
Di usia seperempat abad, Kota Cimahi kini berada pada persimpangan penting.
Di tengah keterbatasan fiskal dan berbagai tantangan pembangunan, keberhasilan Cimahi ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk berinovasi, berkolaborasi, serta membangun kemandirian yang berkelanjutan demi mewujudkan kota yang lebih maju, nyaman, dan sejahtera.***
