Hal itu disampaikan Ngatiyana saat memberikan sambutan pada entry meeting pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tahun 2026 di Aula Kantor Kecamatan Cimahi Utara, Rabu (13/5/2026).
Menurutnya, seluruh anggaran pembangunan yang digunakan pemerintah merupakan uang rakyat yang berasal dari pajak dan berbagai kontribusi masyarakat, sehingga penggunaannya harus benar-benar diawasi bersama.
“Program Fokir juga harus ikut diawasi. Nilainya kurang lebih Rp50 miliar. Karena ini uang rakyat, semua pembangunan yang dilakukan pemerintah juga berasal dari rakyat,” ujar Ngatiyana.
Ia menegaskan pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap Program PPM, tetapi juga seluruh pembangunan strategis daerah agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Dalam kesempatan tersebut, Ngatiyana turut memaparkan sejumlah rencana pembangunan strategis Kota Cimahi yang akan mulai berjalan dalam waktu dekat.
Beberapa proyek yang disampaikan di antaranya pembangunan underpass Jalan Gatot Subroto yang melintasi kawasan Taman Kartini, penataan kabel utilitas bawah tanah di kawasan Jalan Gandawijaya dan Brawijaya, revitalisasi trotoar, hingga perbaikan jembatan Pemkot Cimahi yang dinilai mulai mengalami penurunan struktur.
Menurutnya, pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat penataan wajah Kota Cimahi agar lebih tertata, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Ngatiyana menilai keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada pengawasan dan keterlibatan bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
“Underpass ini nilainya besar, dana rakyat, jadi harus diawasi bersama. Pembangunannya akan di mulai pertengahan Juni 2026 tahun ini, dan Kalau pembangunan dilakukan dengan cepat dan benar, Kota Cimahi juga akan berkembang lebih cepat,” tandasnya.
( Mang Cu )
