Tribunpandawa.id, Cimahi - Wakil Wali Kota Adhitia Yudisthira atau yang akrab disapa Kang Adhit kembali mencuri perhatian dalam forum nasional. Di tengah tantangan efisiensi anggaran dan disiplin fiskal yang kini menjadi arah kebijakan pemerintah pusat, ia justru menawarkan gagasan segar tentang cara baru menyelesaikan hambatan pembangunan daerah tanpa harus bergantung pada anggaran besar.
Gagasan tersebut dipaparkan Kang Adhit saat menjadi narasumber dalam forum diskusi strategis di Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia di Jakarta. Forum itu dipimpin langsung Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan pembangunan nasional.
Dalam pemaparannya,buatkan Kang Adhit memperkenalkan konsep yang ia sebut sebagai “Akupuntur Policy”, yakni pendekatan kebijakan yang fokus mencari titik hambatan paling krusial dalam pembangunan untuk kemudian diselesaikan secara cepat, tepat, dan berdampak luas.
Menurutnya, kondisi fiskal nasional yang semakin ketat tidak boleh membuat pemerintah daerah kehilangan daya inovasi. Justru di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah dituntut lebih cermat membaca persoalan dan lebih presisi menentukan langkah kebijakan.
“Era disiplin fiskal tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Yang dibutuhkan sekarang adalah ketepatan membaca persoalan dan ketepatan intervensi kebijakan,” ujar Kang Adhit dalam forum tersebut.
Ia menilai, lambatnya pembangunan selama ini sering kali bukan semata-mata karena kekurangan anggaran, melainkan akibat persoalan klasik seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya sinkronisasi kebijakan, hingga koordinasi lintas sektor yang berjalan lamban.
Karena itu, ia menegaskan bahwa pola pembangunan konvensional berbasis proyek besar dan anggaran besar sudah saatnya diubah menjadi pendekatan yang lebih efektif dan solutif.
Konsep “Akupuntur Policy” yang ia usung diibaratkan seperti metode akupuntur dalam dunia kesehatan. Pemerintah cukup menemukan titik “bottleneck” atau simpul hambatan utama, lalu melakukan intervensi secara tepat agar hambatan lain ikut terbuka secara otomatis.
“Kalau titik persoalan paling krusial bisa ditemukan dan diselesaikan cepat, efeknya akan membuka banyak hambatan lain sekaligus. Pendekatan seperti ini lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan hari ini,” katanya.
Kang Adhit juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung visi pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto melalui agenda Asta Cita. Namun menurutnya, keberhasilan agenda tersebut membutuhkan hubungan koordinasi yang lebih kuat antara pusat dan daerah.
Dalam kesempatan itu, ia berharap KSP dapat menjadi ruang solusi strategis bagi pemerintah daerah, khususnya dalam membantu percepatan penyelesaian persoalan lintas kementerian dan lembaga.
“Daerah membutuhkan ruang koordinasi yang cepat dan efektif. KSP bisa menjadi simpul strategis agar hambatan pembangunan tidak berlarut-larut,” tegasnya.
Paparan Kang Adhit tersebut mendapat perhatian peserta forum karena dinilai menawarkan perspektif baru di tengah tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks.
Pendekatan berbasis ketepatan intervensi itu dianggap relevan untuk menjawab tuntutan pembangunan yang cepat, efisien, namun tetap berdampak nyata bagi masyarakat.***
