Tribunpandawa.id, Cimahi - Pemerintah Kota Cimahi tekankan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus berujung pada program nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Bukan hanya dokumen, tapi aksi nyata yang dirasakan masyarakat.Pesan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Cimahi Tahun 2026 yang digelar secara daring dari Ruang Rapat Wali Kota Cimahi, Kamis (5/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Adhitia menegaskan bahwa Musrenbang tingkat kota merupakan momentum strategis dalam menentukan arah pembangunan Kota Cimahi, khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat aktif dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan yang berlangsung dari tingkat bawah hingga kota.
“Seluruh proses ini merupakan ruang kolektif kita untuk mendengarkan, menyerap, dan merumuskan arah pembangunan yang benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat,” ujar Adhitia.
Menurutnya, forum Musrenbang menjadi ruang penting untuk menyepakati berbagai persoalan yang harus diselesaikan, mempertajam prioritas pembangunan, serta memastikan setiap program yang dirancang memiliki manfaat dan dampak yang jelas bagi masyarakat.
“Perencanaan yang kita susun tidak boleh hanya terlihat ideal di atas kertas. Yang lebih penting adalah bagaimana rencana tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dan memberikan hasil yang terukur,” tegasnya.
Adhitia juga menekankan bahwa perencanaan pembangunan saat ini harus dilakukan secara partisipatif, terintegrasi, dan adaptif terhadap berbagai perubahan yang terjadi.
Ia mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak lagi bekerja secara sektoral, melainkan mengedepankan sinergi dalam merancang program pembangunan.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dalam sekat-sekat sektoral. Setiap program harus terhubung dalam skema crosscutting, saling menguatkan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Tidak boleh ada tumpang tindih program ataupun penggunaan anggaran yang tidak efektif,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti sejumlah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika ekonomi global, tekanan lingkungan, hingga meningkatnya kebutuhan pelayanan publik. Kondisi tersebut menuntut adanya perencanaan yang cerdas dan kolaboratif.
Adhitia juga menegaskan bahwa setiap program pembangunan harus memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Prioritas pembangunan harus fokus pada penyelesaian masalah kota. Program yang dirancang juga harus memiliki indikator kinerja yang SMART sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Ia memastikan bahwa berbagai prioritas pembangunan yang telah tertuang dalam visi dan misi kepala daerah akan tetap menjadi acuan utama pembangunan Kota Cimahi, terlepas dari dinamika kondisi fiskal pada tahun 2027 mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Adhitia turut mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk meneguhkan nilai kebersamaan melalui semangat Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh sebagai landasan kolaborasi dalam membangun Kota Cimahi.
“Atas nama Pemerintah Kota Cimahi, kami menegaskan bahwa berbagai usulan prioritas yang disepakati dalam forum ini akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan RKPD Kota Cimahi Tahun 2027,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Maria Fitriana, menjelaskan bahwa Musrenbang tingkat kota merupakan puncak dari rangkaian proses perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemerintah.
Ia menyebutkan bahwa proses tersebut diawali dari pelatihan fasilitator perencanaan pembangunan, rembug warga tingkat RW, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, hingga forum perangkat daerah.
“Seluruh tahapan tersebut bertujuan menghimpun aspirasi masyarakat yang kemudian dirumuskan menjadi usulan prioritas pembangunan daerah,” jelas Maria.
Selain menyepakati prioritas pembangunan daerah, forum Musrenbang juga menjadi sarana untuk menyelaraskan rencana pembangunan Kota Cimahi dengan kebijakan pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat.
Musrenbang Kota Cimahi Tahun 2026 diikuti sekitar 150 peserta yang berasal dari unsur Forkopimda, DPRD Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat, perangkat daerah, camat dan lurah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, hingga perwakilan kecamatan se-Kota Cimahi.
Melalui forum ini, Pemerintah Kota Cimahi menargetkan lahirnya kesepakatan prioritas pembangunan yang akan menjadi dasar penyempurnaan RKPD Kota Cimahi Tahun 2027.***
