Tribunpandawa.id, Cimahi - Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widiatmoko, mendampingi Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, melakukan inspeksi mendadak (sidak) penanganan dugaan keracunan massal usai konsumsi paket Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (25/2/2026).Pemerintah Kota Cimahi bergerak cepat sejak laporan pertama diterima sekitar pukul 17.00 WIB. Fokus utama diarahkan pada keselamatan pasien, penghentian konsumsi makanan yang diduga menjadi penyebab, serta pengujian laboratorium untuk memastikan sumber kejadian.
Kasus dilaporkan terjadi di sejumlah satuan pendidikan di wilayah Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Cimahi, dan Kelurahan Baros. Hingga Kamis (26/2/2026) pukul 05.00 WIB, tercatat 36 orang menjalani perawatan di tiga rumah sakit.
Di RSUD Cibabat tercatat 26 pasien, dengan 4 masih dirawat dan 22 telah dipulangkan. Di RS Mitra Kasih terdapat 5 pasien, 3 dirawat dan 2 dipulangkan. Sementara di RS Dustira terdapat 5 pasien, 4 dirawat dan 1 dipulangkan.
Gejala yang dialami korban antara lain mual, pusing, nyeri ulu hati, dan muntah. Paket MBG yang dikonsumsi berisi onigiri (nasi kepal), telur rebus, biskuit gandum, kurma, apel, dan susu. Makanan tersebut disuplai oleh SPPG Karangmekar 02 dengan total distribusi 2.662 porsi.
Dalam sidak di IGD RSUD Cibabat, Adhitia menegaskan pemerintah memprioritaskan keselamatan warga. “Kami hadir untuk memastikan seluruh pasien tertangani dengan baik. Fokus utama saat ini adalah penanganan medis dan observasi penyebab kejadian. Sampel makanan sudah diamankan dan sedang diuji di laboratorium,” ujarnya.
Ia menjelaskan, begitu laporan diterima, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan langsung menginstruksikan seluruh sekolah agar paket MBG yang belum dikonsumsi dihentikan dan tidak dimakan saat berbuka puasa. Langkah tersebut diambil sebagai tindakan preventif untuk mencegah potensi korban tambahan.
“Begitu ada laporan, kami langsung instruksikan stop konsumsi. Jika ada gejala, siswa diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat,” tegasnya.
Pemkot Cimahi juga membuka posko terpadu yang dipusatkan di RSUD Cibabat untuk memantau perkembangan pasien. Jika terjadi lonjakan kasus, distribusi pasien ke rumah sakit lain telah disiapkan.
Selain itu, pemerintah memanggil pengelola SPPG terkait guna klarifikasi dan evaluasi menyeluruh terhadap standar bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan. Pengawasan akan diperketat, terlebih di bulan Ramadan ketika jeda produksi dan waktu konsumsi berpotensi memengaruhi kualitas pangan.
Terkait kemungkinan penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB), Pemkot Cimahi masih menunggu hasil uji laboratorium serta evaluasi jumlah dan pola kasus. Pemerintah memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan.
Adhitia juga menegaskan kepada seluruh SPPG di Kota Cimahi agar mematuhi kesepakatan antara Pemerintah Kota Cimahi dan Badan Gizi Nasional (BGN), serta menjalankan seluruh prosedur sesuai standar demi menjamin keamanan pangan.
“Standar baku mutu harus dipenuhi, mulai dari kualitas bahan, kelayakan konsumsi, hingga aspek keamanan pangan. Proses memasak, pengemasan, hingga distribusi harus mengikuti SOP. Pemerintah akan melakukan pengawasan dan meminta seluruh SPPG benar-benar disiplin,” tegasnya.
Ia menambahkan, selama Ramadan perlu ada penyesuaian jenis makanan yang disalurkan. Mengingat tidak semua penerima manfaat langsung mengonsumsi makanan sebelum berbuka, risiko penurunan kualitas harus diantisipasi.
“Karena dimasak pagi atau siang lalu dikonsumsi saat berbuka, ada potensi makanan tidak layak jika jenisnya tidak tepat. Kami mengimbau agar SPPG memprioritaskan makanan ringan atau kering yang tidak mudah basi, namun tetap memenuhi standar gizi,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Wahyu Widiatmoko menyatakan dukungan penuh terhadap langkah cepat Pemkot. Ia menegaskan DPRD akan mengawal proses evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang dan program MBG tetap berjalan dengan standar keamanan yang ketat demi melindungi para pelajar di Kota Cimahi.
(Mang Cu Bacuner's)
