Tribunpandawa.id, Cimahi - Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, hadiri Forum Perangkat Daerah (FPD) Bakesbangpol Kota Cimahi 2026 di Aula Gedung A Pemkot Cimahi,Jumat (13/2/2026).Ini langkah strategis untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) 2027 dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat.
Kegiatan diawali sambutan panitia yang penuh semangat dan nuansa kebersamaan. Panitia menyampaikan apresiasi kepada jajaran Forkopimda, DPRD, perangkat daerah, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, serta narasumber dari Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat.
Suasana forum terasa hangat dengan sapaan khas Sunda dan pantun pembuka yang mencairkan suasana.
Kepala Bakesbangpol Kota Cimahi, Sugeng Budiyono, dalam laporannya menjelaskan bahwa forum ini berlandaskan sejumlah regulasi, di antaranya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurut Sugeng, forum bertujuan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, menyelaraskan program pembangunan, serta membangun sinergi perencanaan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
Forum juga menjadi wadah menggali ide, saran, dan masukan dalam penyusunan Renja Bakesbangpol Tahun 2027.
“Melalui forum ini, kita ingin meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.
Sekitar 60 peserta hadir, terdiri dari perwakilan perangkat daerah, instansi vertikal, serta lembaga dan organisasi masyarakat. Kegiatan diisi paparan materi, diskusi, dan sesi tanya jawab bersama narasumber dari tingkat provinsi.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Adhitia Yudistira menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam FPD Bakesbangpol.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Forkopimda, DPRD, TNI/Polri, BNN, ormas, LSM, yayasan, hingga insan pers yang selama ini mendukung jalannya pemerintahan.
“Terima kasih atas kolaborasi dan dukungan dalam menyukseskan visi Cimahi Mantap. Tanpa peran seluruh elemen, pembangunan tidak akan berjalan optimal,” katanya.
Adhitia menuturkan, FPD merupakan bagian dari siklus perencanaan tahunan untuk memantapkan Renja Bakesbangpol Tahun 2027, yang disebut sebagai fase kematangan menuju visi Cimahi Mantap 2030: kota yang maju, agamis, nyaman, aman, dan produktif.
Ia mengakui, tahun 2026 menjadi tantangan dengan adanya penyesuaian fiskal, termasuk pemangkasan transfer daerah sekitar Rp238 miliar.
Meski demikian, Pemkot Cimahi tetap fokus pada prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Ini bukan sekadar pemangkasan, tetapi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih berorientasi pada pelayanan publik dan kedaulatan ekonomi,” tegasnya.
Adhitia juga menyoroti arah kebijakan nasional terkait kemandirian ekonomi, ketahanan pangan, serta penguatan koperasi.
Ia menilai pemerintah daerah harus mampu menangkap peluang program strategis nasional agar berdampak pada perputaran ekonomi lokal.
“Jika ratusan miliar rupiah berputar di Cimahi melalui program nasional, apakah kita hanya jadi penonton atau ikut berperan? Mindset ini yang harus diubah,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh stakeholder, termasuk ormas dan komunitas, untuk ikut menyosialisasikan dan mengawal program strategis agar selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Stabilitas dan kondusivitas daerah, lanjutnya, menjadi kunci keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
Dalam wawancara dengan awak media, Adhitia menegaskan forum ini bertujuan memantapkan Renja dan RKPD 2027 agar selaras dengan program strategis nasional.
Ia menyebut, untuk tahun ini belum ada bantuan hibah karena kondisi fiskal daerah masih fokus menutup defisit 2026.
Evaluasi sistem transfer pusat akan menjadi dasar perencanaan tahun 2027.
“Evaluasi tahun 2026 akan menentukan arah kebijakan keuangan daerah 2027, agar program pembangunan tetap berjalan optimal dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat,” pungkasnya.
(Mang Cu Bacuner's)
