Tribunpandawa.id, Cimahi - Pemerintah Kota Cimahi menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi Tahun 2026 di Command Center Pemkot Cimahi, Selasa (10/02/2026). Forum ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan digital Kota Cimahi ke depan.
Kepala Diskominfo Kota Cimahi, Ahmad Saefulloh, menyampaikan bahwa pihaknya telah menetapkan lima isu strategis periode 2025–2029.
Fokus tersebut meliputi optimalisasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan keterbukaan informasi publik melalui peningkatan kualitas, akurasi, dan transparansi, serta optimalisasi penyelenggaraan keamanan persandian guna menjaga keamanan informasi pemerintah.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa pembangunan Kota Cimahi harus berlandaskan keterbukaan informasi dan kolaborasi lintas sektor.
Ia mengapresiasi kinerja Diskominfo yang dinilai berhasil membangun fondasi infrastruktur digital yang kuat.
Menurut Adhitia, integrasi 144 aplikasi layanan pemerintahan ke dalam sistem single sign-on melalui aplikasi Lapakami dan Poladkami menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi layanan publik.
Selain itu, kehadiran kanal komunikasi publik seperti layanan darurat 112 dan WA Mantap dinilai telah membuka ruang komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat.
Namun demikian, Adhitia mengingatkan bahwa kekuatan infrastruktur digital belum akan memberikan dampak maksimal tanpa sistem distribusi informasi yang efektif dan masif.
Ia menekankan pentingnya memastikan informasi mengenai program, kebijakan, dan kinerja pemerintah dapat tersampaikan secara luas, akurat, dan berkelanjutan kepada masyarakat.
“Apa yang sudah dilakukan oleh Wali Kota dan pemerintah kota harus sampai ke masyarakat, sambil kita memerangi musuh bersama di era digital, yaitu hoaks,” tegasnya.
Dengan luas wilayah sekitar 42 km² yang terdiri dari tiga kecamatan dan 15 kelurahan, Adhitia menilai Kota Cimahi memiliki potensi besar menjadi laboratorium smart city di tingkat nasional.
Ia juga mendorong penguatan peran Command Center sebagai pusat koordinasi, komunikasi, serta pengambilan keputusan lintas sektor demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.***
