Tribunpandawa.id, Cimahi - Di tengah sorotan publik terhadap besarnya anggaran DPRD Kota Cimahi tahun anggaran 2026 yang mencapai Rp92 miliar, Bacuner’s justru mengambil posisi berbeda. Dukungan terbuka disampaikan oleh Bung Anas Hedi, sosok yang dikenal sebagai King of Bacuner’s sekaligus Sekretaris Pokja PJPM DPD Kota Cimahi.
Saat ditemui awak media di sela waktu luangnya, Bung Anas menegaskan bahwa perdebatan soal anggaran merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.
Ia menilai kritik publik adalah hak konstitusional warga negara dan dijamin undang-undang.
“Setiap orang berhak menyampaikan pendapat. Itu sah dan dilindungi hukum,” ujarnya tegas.
Namun demikian, Anas mengingatkan agar kritik yang disampaikan tidak terburu-buru dan kehilangan pijakan rasional. Menurutnya, anggaran Rp92 miliar DPRD Kota Cimahi bukanlah angka yang muncul tiba-tiba.“Kritikan ini terlalu dini. Anggaran tersebut sebelum diketok palu sudah melalui proses, pembahasan, dan kajian sesuai regulasi yang berlaku,” katanya.
Ia juga menyoroti rekam jejak pengelolaan keuangan DPRD Kota Cimahi dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Cimahi, Anas menyebut tidak ditemukan pelanggaran dalam penggunaan anggaran DPRD.
“Ini bukti bahwa Sekretariat Dewan bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cimahi bekerja secara akuntabel. Masyarakat seharusnya juga memberi apresiasi, bukan hanya kecurigaan,” jelasnya.
Di kesempatan lain, tokoh pemuda yang akrab disapa Raja Bacun itu kembali menegaskan pentingnya sikap kritis yang berimbang. Ia mengingatkan agar kritik tidak didorong oleh sentimen pribadi semata.
“Kritis itu perlu, tapi harus rasional. Jangan hanya mengedepankan sensitivitas pribadi saat mengkritisi pemerintah,” tegas Anas.
Ia menjelaskan bahwa anggaran Rp92 miliar tersebut tidak semata-mata dinikmati oleh pimpinan dan anggota DPRD.
Anggaran itu mencakup berbagai komponen, mulai dari belanja pegawai, termasuk pegawai Sekretariat DPRD, belanja barang dan jasa, hingga kebutuhan operasional lainnya.
“Jadi jangan disederhanakan seolah-olah anggaran itu hanya untuk 45 anggota DPRD,” tambahnya.
Meski mendukung, Anas memastikan Bacuner’s tidak akan kehilangan sikap kritis. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penggunaan anggaran publik.
“Kami akan selalu terdepan mendukung program pemerintah Kota Cimahi. Tapi jika ke depan ditemukan pelanggaran dalam penggunaan anggaran, Bacuner’s juga akan berada di barisan terdepan untuk mengkritisi,” pungkasnya.
(Mang Cu Bacuner's)
