Tribunpandawa.id, Cimahi - Iwan Setiawan dari DPRD Kota Cimahi mengkritik pelaksanaan PPDB berbasis zonasi yang dinilai tidak sesuai dengan karakteristik wilayah Kota Cimahi. Ia menerima banyak keluhan dari orang tua yang gagal mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Sistem zonasi dianggap tidak fleksibel dan tidak mempertimbangkan kondisi geografis Kota Cimahi yang padat penduduk.Menurut Iwan, sistem zonasi saat ini sering menimbulkan ketidakadilan karena luas wilayah Cimahi yang sangat kecil. Banyak kasus di mana anak tinggal hanya beberapa puluh meter dari sekolah, namun tetap tidak bisa mendaftar karena terhalang batas RW atau garis domisili yang tidak sesuai.
“Kemarin ada anak jaraknya hanya beberapa meter dari sekolah, tapi karena sistem domisili, mereka tidak bisa mendaftar. Ini harus jadi bahan evaluasi karena Cimahi ini kecil sekali,” tegas Iwan.
Dorong Wajib Belajar 13 Tahun untuk Pastikan Semua Anak Terserap di Sekolah.
Agar persoalan ini tidak terus berulang setiap tahun, Iwan menilai perlu ada terobosan kebijakan. Ia mendorong program wajib belajar 13 tahun, mencakup jenjang SD hingga SMP, sebagai langkah untuk memastikan setiap anak Cimahi mendapat hak pendidikan yang layak.
Menurutnya, dengan kewajiban tersebut, pemerintah harus memastikan seluruh anak terserap di sekolah tanpa ada yang tertinggal akibat sistem zonasi yang kaku.
Komisi IV Pastikan Anak Tidak Mampu Tetap Bisa Bersekolah.
Iwan membawa kabar baik bagi warga yang anaknya gagal masuk sekolah negeri karena zonasi. Komisi IV telah mengusulkan agar pemerintah daerah menanggung biaya pendidikan bagi anak-anak tidak mampu yang terpaksa masuk sekolah swasta. Usulan tersebut telah disetujui dan akan mulai berjalan pada tahun anggaran depan.
“Kami di Komisi IV mendorong agar anak-anak yang tidak bisa masuk sekolah negeri dan mohon maaf yang tidak mampu dibebaskan biaya oleh pemerintah daerah. Ini solusi agar semua anak tetap bisa bersekolah,” jelasnya.
Komitmen Hadir Menyelesaikan Keluhan Masyarakat.
Iwan menegaskan bahwa setiap kebijakan dan dorongan yang ia lakukan merupakan bagian dari tanggung jawab moral Komisi IV DPRD Kota Cimahi. Menurutnya, pemerintah harus selalu hadir di saat masyarakat menghadapi persoalan mendasar seperti pendidikan.
“Permasalahan hari ini harus kita cari solusinya. Kami ingin pemerintah hadir saat masyarakat membutuhkan,” ujarnya.
Berbagai langkah yang diambil Iwan Setiawan menunjukkan komitmennya dalam mengawal isu pendidikan, memastikan pemerataan akses, serta memperjuangkan hak-hak warga Cimahi demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. (Mang Cu Bacuner's)
