 |
Ia menegaskan, setiap upaya yang mengganggu soliditas pimpinan daerah akan langsung ditindak.
Dalam amanatnya, Adhitia mengingatkan bahwa KORPRI memiliki sejarah panjang sejak 1971, melewati berbagai fase pemerintahan. Ia menyebut bahwa pada masa lalu KORPRI pernah digunakan sebagai alat politik, dan hal itu tidak boleh terulang.
“Jangan sampai ada politik birokrasi. Tidak boleh ada yang mengganggu harmonisasi kepala daerah. Semua harus satu tujuan, satu platform, mewujudkan visi-misi Simahi Mantap,” tegasnya.Adhitia menekankan bahwa Pemkot Cimahi saat ini memiliki 17 program prioritas yang harus diselesaikan dalam lima tahun ke depan. Karena itu, seluruh ASN harus kompak, solid, dan bekerja kolaboratif menghadapi tantangan besar, terutama memasuki tahun 2026.
Ia juga mengungkapkan bahwa tahun depan pemerintah kota harus menghadapi pemotongan anggaran sebesar Rp230/233 miliar, disusul agenda penyelesaian persoalan lalu lintas dan perlintasan di kawasan Jalan Gatot Subroto, yang menjadi salah satu pekerjaan besar tahun 2026.
“Banyak agenda yang harus kita kerjakan. Waktunya bekerja. Mari kita semua fokus, kompak, dan tidak terpengaruh isu-isu yang memecah belah,” ujar Adhitia.
Dengan pesan tegas ini, Wakil Wali Kota berharap KORPRI Cimahi dapat menjaga integritas, disiplin, dan loyalitas demi pelayanan publik yang lebih baik.
(Mang Cu Bacuner's)
