Tribunpandawa.id, Cimahi – Proyek perbaikan gedung di SMA Muhammadiyah 1 Cimahi, menuai perhatian publik. Informasi yang dihimpun awak media dari warga Jalan Pandai menyebutkan bahwa proyek ini menggunakan dana hibah pusat dari APBN senilai kurang lebih Rp.975.876.000.
Angka tersebut dianggap fantastis di tengah kondisi anggaran negara yang sedang ditekan untuk efisiensi.
Selain soal anggaran, warga juga menyoroti lemahnya pengamanan di lokasi proyek. Posisi pekerjaan yang berdekatan dengan gang belakang sekolah dinilai rawan membahayakan,jangan sampai menunggu korban.
Saat dilakukan pengecekan langsung, ditemukan fakta bahwa papan proyek belum terpasang, padahal pekerjaan sudah berlangsung lebih dari satu minggu. Barulah setelah persoalan ini menjadi sorotan, papan proyek terlihat dipasang.
Ketika awak media bertemu dengan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1,Joko ia mengaku tidak mengetahui bahwa papan proyek belum terpasang sejak awal. Terkait keselamatan kerja dan perlindungan warga sekitar, pihak sekolah menyatakan bahwa hal tersebut baru akan dipersiapkan.
Padahal, keberadaan papan proyek merupakan syarat mutlak untuk menunjukkan transparansi serta memudahkan masyarakat melakukan pengawasan. Hal ini juga ditegaskan dalam sejumlah regulasi, di antaranya:
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
Permen PU No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung,
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
PP No. 68 Tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
Seorang warga sekitar,Roni, mengatakan bahwa papan proyek yang kini terpasang tetap tidak menampilkan informasi secara lengkap. Ia juga menyoroti masalah keselamatan kerja di lapangan.
“Di papan proyek seharusnya ada gambar K3, tapi kenyataannya para pekerja tidak sesuai standar. Mereka hanya pakai rompi, tanpa helm, sarung tangan, atau sepatu boot. Ini jelas melanggar aturan PP No. 50 Tahun 2012 tentang K3,” ungkapnya.
Warga lain, Roni, menegaskan agar pihak pelaksana proyek memperhatikan kualitas material, keselamatan pekerja, serta keterbukaan anggaran.
“Jangan sampai pembangunan ini cepat rusak setelah selesai. Uang negara besar, kami sebagai wajib pajak jelas dirugikan kalau proyek dikerjakan asal-asalan,” katanya.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi, disiplin aturan, serta tanggung jawab kontraktor dalam mengelola proyek yang bersumber dari keuangan negara.
