Tribunpandawa.id, CIMAHI – Langkah konkret pemberdayaan penyandang disabilitas kembali dilakukan di Kota Cimahi, kali ini melalui kolaborasi antara komunitas pendidikan dan pemangku kebijakan.
Bertempat di SLBN Citeureup, lebih dari 100 penyandang disabilitas bersama 120 pendamping mengikuti pelatihan kewirausahaan yang digelar berkat inisiatif Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se-Cimahi, dengan dukungan dari anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya.
Program ini menjadi bukti nyata bahwa keterlibatan aktif masyarakat dan institusi lokal mampu menjadi motor penggerak perubahan, khususnya dalam menciptakan ruang ekonomi yang lebih inklusif bagi kelompok rentan.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan pemangku kebijakan sangat penting agar para penyandang disabilitas bisa tumbuh mandiri,” ujar salah satu kepala sekolah peserta kegiatan.
Pelatihan ini menjadi langkah awal dari rangkaian pendampingan jangka panjang yang ditujukan agar para peserta dapat mengaplikasikan keterampilan yang diperoleh secara berkelanjutan.
Menurut penyelenggara, ini bukan sekadar pelatihan seremonial, melainkan awal dari upaya menciptakan ekosistem kewirausahaan inklusif.
Atalia Praratya, yang turut hadir dan mendorong program ini, menyampaikan bahwa peluang kerja dan usaha bagi disabilitas semakin terbuka, namun harus disertai kesiapan dari lingkungan sekitar.*
Ia mencontohkan beberapa figur disabilitas yang telah berhasil mandiri, namun menyoroti tantangan psikologis yang masih dihadapi keluarga.
“Sering kali hambatannya bukan di dunia kerja, tapi dari kekhawatiran keluarga sendiri. Padahal banyak penyandang disabilitas yang sangat berdaya saing,” jelas Atalia.
Meski bantuan dari pemerintah tersedia dalam berbagai bentuk dari pelatihan, peralatan, hingga bahan baku peran serta aktif dari komunitas lokal tetap menjadi kunci utama keberhasilan.
Program ini juga sekaligus menjadi pengingat bahwa inklusi sosial bukan semata tanggung jawab pemerintah, tetapi buah dari kemitraan yang setara antara masyarakat, dunia pendidikan, dan sektor kebijakan.
Upaya seperti ini, jika dilakukan secara masif dan berkelanjutan, diyakini dapat mengubah paradigma serta membuka jalan kemandirian yang lebih luas bagi penyandang disabilitas di Indonesia.*
