Tribunpandawa.id, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.
Menyuarakan pesan tegas: “Tanah adalah kunci utama swasembada pangan nasional.” Pesan ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Pra Rapat Koordinasi (Pra Rakor) BPK RI yang digelar di Jakarta, Selasa (16/7/2025).
Pernyataan Nusron Wahid mengacu langsung pada program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya fokus pada kedaulatan pangan.
Menurutnya, semua kebijakan pangan tak akan berjalan tanpa kepastian hak atas tanah.
“Tanah itu problem kemanusiaan. Tidak ada pangan tanpa lahan. Semua program swasembada pangan harus bertumpu pada kepastian lahan,” tegas Nusron di hadapan para pejabat BPK.
Empat Jurus Kementerian ATR/BPN Wujudkan Ketahanan Pangan
Dalam pemaparannya, Nusron Wahid menguraikan strategi konkret untuk mendukung ketahanan pangan:
1. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Upaya menjaga agar lahan pertanian tidak mudah beralih fungsi ke sektor lain.
2. Penerapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD)
Strategi ini sukses menekan alih fungsi lahan.
“Dulu alih fungsi bisa puluhan ribu hektare setahun. Sejak ada LSD, dalam empat tahun hanya 5.600 hektare di 8 provinsi. Dan selama saya menjabat, belum pernah saya teken izin alih fungsi LSD,” ujar Nusron bangga.
3. Optimalisasi Tanah Telantar
Tanah-tanah tidur dihidupkan kembali untuk didistribusikan kepada masyarakat, mendukung produktivitas dan pemerataan akses lahan.
4. Redistribusi Tanah Eks HGB dan HGU
Tanah yang izinnya telah habis masa berlaku akan dialihkan untuk kepentingan rakyat, sebagai bentuk reformasi agraria yang berkeadilan.
Sinkronisasi Tata Ruang: Fondasi Kebijakan yang Terukur
Lebih jauh, Nusron Wahid menekankan pentingnya menyelesaikan RTRWN dan RDTR, agar kebijakan antar sektor pangan, energi, perumahan, dan industri tak saling tumpang tindih.
“Tata ruang yang akurat adalah pondasi. Kalau tata ruangnya acak-acakan, semua program strategis bisa saling tabrakan,” imbuhnya.
Acara strategis ini juga menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala Badan Pangan Nasional, Wakil Menteri PUPR, dan Kepala Badan Riset nasional.
Menteri Nusron Wahid didampingi oleh Irjen Dalu Agung Darmawan dan Kepala Biro Keuangan dan BMN, Kartika Sari.
Dengan strategi agraria yang kuat dan landasan hukum tata ruang yang jelas, harapan besar kini tertuju pada terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia.*
