Tribunpandawa.id, Jakarta - Senayan kembali riuh, bukan karena perdebatan politik, melainkan urusan anggaran yang bikin dahi berkerut. Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi mengajukan tambahan anggaran nyaris Rp1 triliun—tepatnya Rp986 miliar untuk tahun anggaran 2026.
Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dengan gamblang memaparkan, pagu indikatif yang telah disiapkan pemerintah sebesar Rp2,7 triliun untuk tahun depan ternyata baru cukup untuk operasional dasar saja. Alias, belum menyentuh "jeroan" penting pemilu.
"Belum ada alokasi untuk program inti penyelenggaraan pemilu. Yang ada baru untuk operasional rutin. Surat dari menteri juga belum mencantumkan anggaran untuk itu," ungkap Afif di hadapan anggota dewan.
Menurut Afif, kebutuhan tambahan itu terutama untuk membayar gaji dan tunjangan ribuan CPNS dan P3K yang telah direkrut pada 2025. Sebanyak 2.808 CPNS dan 3.486 P3K kini menanti kepastian hak mereka di seluruh Indonesia.
Tak berhenti di situ, pelatihan dasar bagi CPNS yang menjadi syarat wajib untuk diangkat sebagai PNS juga belum tercantum dalam anggaran.
“Gaji, tunjangan, sampai biaya pelatihan CPNS 2025 semua belum ter-cover,” tegas Afif.
Lebih runyam lagi, tiga program prioritas nasional KPU juga belum kebagian jatah dana. Padahal, program tersebut krusial untuk penguatan sistem informasi pemilu, pendataan daftar pemilih tetap (DPT) berkelanjutan, serta pendidikan pemilih untuk kalangan pemula dan kelompok rentan.
"Ketiganya prioritas nasional, tapi nihil anggaran," tambah Afif.
Tak cukup sampai di situ, KPU juga mengaku masih kesulitan dana untuk program dokumentasi hukum, penyuluhan produk hukum, hingga urusan kehumasan.
Dengan segala hitungan itu, KPU resmi mengusulkan tambahan dana Rp986.059.941.000, yang akan dibagi dua pos besar: pertama untuk gaji dan tunjangan, kedua untuk program-program strategis.
“Yang A untuk kebutuhan gaji dan tunjangan, yang B untuk program-program,” tutup Afif.
Komisi II DPR merespons permintaan ini dengan janji akan membahas lebih lanjut bersama pemerintah. Satu hal yang pasti, urusan anggaran pemilu memang selalu bikin panas ruang rapat.*
