Cimahi-Tribunpandawa – Pemerintah Kota Cimahi melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cimahi menggelar Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan sebagai langkah strategis dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kota Cimahi. Kegiatan ini berlangsung di Aula Gedung A Pemkot Cimahi dengan dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Cimahi, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), narasumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran krusial dalam pencegahan dan penanggulangan stunting.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Maria Fitriana, dalam sambutannya menegaskan bahwa percepatan penurunan angka stunting merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Berdasarkan data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) tahun 2023, prevalensi stunting di Kota Cimahi mencapai 9,56% atau sekitar 2.810 orang balita di Kota Cimahi mengalami stunting. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret agar angka ini dapat terus ditekan hingga di bawah 14% pada tahun 2025, sesuai dengan target nasional.
''Stunting bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga berdampak luas terhadap aspek sosial dan ekonomi. Anak-anak yang mengalami stunting berisiko menghadapi gangguan pertumbuhan, keterlambatan perkembangan kognitif, serta berkurangnya produktivitas di masa depan. Oleh karena itu, kita harus mengambil tindakan yang cepat dan terukur,” ujar Maria Fitriana.
Dalam upaya menekan angka stunting, Pemerintah Kota Cimahi menerapkan berbagai strategi, salah satunya adalah pembentukan Tim Audit Kasus Stunting (AKS). Tim ini melibatkan pakar dari RSUD Cibabat yang terdiri dari dokter spesialis anak, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, psikolog, serta ahli gizi. Mereka bertugas mengidentifikasi faktor risiko dan penyebab utama stunting melalui surveilans rutin terhadap kelompok sasaran, seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Selain intervensi medis dan edukasi kepada masyarakat, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi, Fitriani Manan, menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dalam wawancaranya, ia mengungkapkan bahwa banyak kasus stunting di Kota Cimahi terjadi akibat migrasi penduduk dari luar daerah yang membawa anak dalam kondisi stunting. Oleh karena itu, program pencegahan dilakukan sejak hulu, termasuk pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri serta pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin.
