Tribunpandawa.id, Cimahi - Pemerintah Kota Cimahi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sejumlah instansi vertikal menggelar Rapat Koordinasi Lanjutan Persiapan Pembangunan Underpass Jalan Gatot Subroto, Senin (19/1/2026). Rapat strategis ini berlangsung di Markas Kodim 0609/Cimahi, Jalan Gatot Subroto Nomor 248, sebagai langkah konkret mempercepat realisasi proyek infrastruktur vital tersebut.
Rapat koordinasi melibatkan jajaran lintas sektor tingkat pusat, provinsi, hingga daerah. Hadir di antaranya Sekretaris Jenderal Perkeretaapian dan Direktur Prasarana Perkeretaapian, Vice President PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 2 Bandung, Direktur Utama Pussenarmed, Direktur Utama Kodiklat TNI, Asisten Logistik Mabes TNI, Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat, Asisten Logistik Panglima TNI, Kepala KPKNL Bandung, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat, Wali Kota Cimahi, Sekretaris Daerah Kota Cimahi, para Asisten Daerah, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Cimahi dan dilanjutkan dengan pemaparan Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, terkait arah kebijakan pembangunan underpass. Paparan teknis turut disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi serta Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi, yang menguraikan kesiapan teknis dan tantangan pelaksanaan di lapangan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Cimahi menegaskan bahwa pembangunan Underpass Jalan Gatot Subroto merupakan bentuk dukungan nyata daerah terhadap program strategis nasional, khususnya pengoperasian Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
“Pembangunan underpass ini adalah implementasi amanat peraturan perundang-undangan di bidang transportasi, untuk meningkatkan keselamatan, kelancaran, dan efisiensi sistem transportasi perkotaan,” tegas Ngatiyana.
Ia menjelaskan, keberadaan underpass diharapkan mampu menghilangkan potensi kecelakaan di perlintasan sebidang, mengurai kemacetan yang kerap terjadi akibat tingginya frekuensi perjalanan kereta api termasuk kereta feeder KCJB serta memberikan kepastian waktu tempuh, terutama bagi akses layanan kesehatan menuju Rumah Sakit Dustira.
Sementara itu, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa anggaran pembangunan fisik underpass telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan nilai sekitar Rp100 miliar.
Proyek konstruksi diperkirakan berlangsung selama 10 bulan atau sekitar 300 hari kalender.
Target penyelesaian diarahkan pada akhir tahun 2026. Namun demikian, terdapat potensi pergeseran waktu hingga tahun 2027 apabila proses kesiapan lahan, administrasi, maupun penyelesaian persoalan sosial membutuhkan waktu tambahan. Saat ini, dokumen lingkungan masih dalam tahap penyusunan.
“Pekerjaan fisik diharapkan dapat dimulai pada bulan Maret, dengan catatan kesiapan lahan menjadi faktor kunci,” ungkap Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
Rapat koordinasi ini menghasilkan kesepakatan bersama bahwa seluruh pihak mendukung penuh pembangunan Underpass Jalan Gatot Subroto Kota Cimahi, termasuk persetujuan penggunaan lahan yang berada di bawah kewenangan masing-masing instansi.
Seluruh proses administrasi terkait penggunaan atau penggantian lahan disepakati untuk segera diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai penutup, rapat diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Kesepakatan oleh seluruh peserta rapat.
Dokumen tersebut menjadi dasar resmi tindak lanjut serta percepatan pelaksanaan pembangunan Underpass Jalan Gatot Subroto, yang diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi keselamatan dan kelancaran transportasi di Kota Cimahi.***
